Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar mengaku terkejut dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 yang menukik tajam hingga mencapai 2,01 persen. Sangat jauh dibanding pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Padahal di tahun-tahun sebelumnya pun masih di atas 5 persen.

“Ini apa faktor penyebabnya. Apakah karena faktor masih belum clear antara Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Provinsi. Ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Mengapa Kepri pertumbuhan ekonominya sangat jauh tertinggal dibanding nasional,” kata Willgo saat pertemuan antara Tim Kunker Komisi XI DPR bertemu dengan Pemprov Kepri dan mitra kerja di Batam, Kepri, Kamis (15/2/2018).

Politisi F-Gerindra itu melihat, masih adanya irisan-irisan regulasi antara Badan Otorita dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Misalnya perizinan yang harus melalui dua pintu. Menurutnya, regulasi ini menjadi kurang menarik bagi investasi yang akan masuk.

“Karena memang perizinan lebih panjang prosesnya. Perlu penyederhanaan lagi. Apakah Otorita akan dipertahankan, atau apakah kembali ke Otonomi Daerah. Kalau ingin dipertahankan, harus clear. Jangan tumpang tindih regulasinya,” tandas Willgo.

Willgo melihat Batam sebagai ikon industri di Kepri, sehingga iklim investasi yang kondusif harus diberikan prioritas. Namun justru ia mendengar banyak perusahaan-perusahaan luar yang merelokasi industri ke luar Batam, bahkan keluar negeri. Artinya, lanjut Willgo, ada situasi dan kondisi yang tidak kondusif secara perekonomian.

“Kita berharap pemerintah harus mengeksekusi permasalahan ini, dan mencari solusi dari permasalahan yang menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Kita berharap pemerintah untuk segera turun tangan dan mencari alternatif program yang memadai, yang cocok untuk bisa mendorong kembalinya pertumbuhan ekonomi Kepri, minimal menyamai pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Willgo.

Politisi asal dapil NTB itu menambahkan, dampak dari menukiknya pertumbuhan ekonomi berakibat terhadap angka pengangguran yang meningkat serta turunnya penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno (F-PDI Perjuangan) menekankan, akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita tahu, Batam dirancang menjadi free trade zone, dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumatera. Sehingga kalau pusat pertumbuhan ekonomi andalan seperti Batam ini turunnya luar biasa, tentu akan  berpengaruh pada Provinsi Kepri secara keseluruhan, atau Sumatera, dan agregat kepada Indonesia,” tandas politisi asal dapil Kalbar itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Panusunan Siregar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2017 hanya mencapai 2,01 persen. Padahal pada tahun 2016 tercatat 5,02 persen.

“Selama tahun 2017, perekonomian Kepri mengalami kelesuan dan secara triwulanan hanya tumbuh pada kisaran 2 persen, yang jauh di bawah angka nasional. Konsumsi rumah tangga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi,” jelas Panusunan. (sf)